Don’t be sad and frustrated
Indonesia baru pertama kali mengadakan pemilu langsung untuk para caleg (calon legislatif).
Menarik untuk terus dipantau, hasil quick count maupun hasil perhitungan sementara calon legislatif yang telah dilakukan oleh KPU nampak jelas bahwa partai-partai besarlah yang menduduki 5 peringkat teratas. Untuk dapat menduduki 5 peringkat teratas para pimpinan partai dan caleg-caleg tersebut tidak segan-segan untuk merogoh kocek sampai dalam, demi kemenangan mereka di kursi legislatif. Betapa mahalnya ongkos politik di negara ini.
Tetapi akankah ketika mereka sudah duduk di kursi legislatif di gedung MPR/DPR maupun di DPRD akan terus juga merogoh kantong, ide dan hati nurani sampai dalam juga demi kesejahteraan rakyat seperti yang dijanjikan sewaktu kampanye?
Saya rasa tidak…..(mudah-mudahan tidak semua, hanya kecenderungan).
Kalau memang tujuan mereka murni demi kesejahteraan rakyat banyak, mengapa seusai pemilu caleg banyak yang frustasi bahkan ada yang sampai bunuh diri?
Mental dan moral bangsa seperti inilah yang perlu dibenahi oleh bangsa Indonesia…banyak yang berpikiran setelah meraih kursi DPR maupun DPRD adalah “its show time to get my money back…” mereka lantas lupa apa yang pernah menjadi janji-janji kampanye mereka.
Kalau mental dan moral bangsa terus begini bagaimana Indonesia bisa menjadi negara yang adil dan makmur seperti yang dahulu dicita-citakan oleh pendahulu bangsa ini.
Please think about it!
Ini waktunya untuk merenung.. apakah kita sudah layak menjadi seorang pemimpin yang amanah. Jika setiap orang merenungi hal yang sama dan memandang jabatan sebagai tanggung jawab yang dijalankan dengan ikhlas dan sepenuh hati, mudah-mudahan kita bisa menjadi Negara yang merdeka sepenuhnya, merdeka dari jajahan bangsa sendiri.
written by: Ahli SDM Indonesia
Tags: caleg, frustasi, pemimpin amanah, politik, quick count
April 21st, 2009 at 8:49 PM
Banyak para Caleg yang berpikiran pendek bahwa duduk di kursi legislatif adalah salah satu cara agar bisa “cepat kaya”. Akibatnya ketika menjabat, korupsi merajalela, apalagi perlu dengan cepat mengembalikan modal kampanye, jadi boro-boro mikirin rakyat. Perlu dipikirkan kembali apakah cara pilih langsung memang benar-benar efektif untuk pesta demokrasi di Indonesia, jangan sampai malah mengundang alternatif baru untuk korupsi :p
http://prastcorp.wordpress.com
May 9th, 2009 at 1:20 PM
suatu kesalahan besar terjadi pada tahun 2009 ini.
ketidakefektif dan ketidakefisienan terjadi.
baik itu dari pihak KPU sebagai pelaksana dan para caleg sebagai peserta pesta demokrasi ini.
Milyaran rupiah yang dikeluarkan pemerintah melalui APBN untuk meladeni para pemalas, menjadi sia2.
mengapa pemalas?
ya, seperti apa yang ibu katakan, ingin segalanya menjadi instant (cepat kaya/balik modal).
ini semua tidaklah terlepas dari peran pemerintah itu sendiri selaku pihak eksekutif.
karena pemerintah sendirilah -melalui kpu- memfasilitasi para cakor (calon koruptor) untuk menduduki lembaga legislatif negara ini.
menarik untuk disimak adalah kasus2 yang terjadi pasca PEMILU.
banyak para caleg yang mulai bertingkah “aneh”.
apa artinya?
bahwa, metode demokrasi di indonesia masih kurang tepat bila disandingkan dengan mental tempe masyarakat indonesia.
menurut saya, kurang lebih ada 2 opsi:
1. perbaiki mental namun teknik pemilu tetap seperti biasanya
2. rombak teknik pelaksanaan pemilu yang disesuaikan dengan kondisi berbagai bidang masyarakat indonesia
dan yang paling penting adalah kita kembali melihat sejarah.
3,5 abad sudah belanda merasuki otak dan sumsum tulang belakang kita semua.
apakah ada manusia indonesia yang terlewatkan?
bila ada, dialah satu2nya harapan bangsa.
http://indra.jatmiko.co.cc
http://brownsofacorridor.co.nr
May 10th, 2009 at 1:00 PM
Terimakasih Indra untuk responnya yang penuh semangat.
Seperti opsi yang anda berikan, Pendidikan karakter sepertinya perlu dimasukkan dalam kurikulum.
May 10th, 2009 at 1:06 PM
Terimakasih Mas Hino,
Pro kontra tentang tata cara pilih langsung memang wajar sebagai kendali dalam dinamika berdemokrasi. Yg penting kita ikut menjaga prinsip.